Silariang dalam Islam, Apakah Sah?

Media Center As’adiyah — Kawin lari atau yang dikenal masyarakat Bugis dengan istilah silariang kerap menjadi pilihan sepasang kekasih ketika hubungan mereka tidak memperoleh restu dari orang tua. Namun, dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekedar persoalan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Ada ketentuan syariat yang harus dipenuhi, termasuk keberadaan wali nikah bagi calon mempelai perempuan.

Hal tersebut dibahas dalam Podcast Tanya Gurutta bersama Gurutta KM. H. Abd Waris Ahmad, S.HI., M.HI. Dalam penjelasan yang disampaikan, Gurutta menguraikan bahwa persoalan utama dalam kasus Silariang bukan hanya tindakan meninggalkan rumah tanpa restu orang tua, melainkan juga bagaimana proses pernikahan tersebut dilaksanakan, khususnya terkait keabsahan wali nikah.

Gurutta menjelaskan, dalam hukum Islam, keberadaan wali merupakan salah satu ketentuan penting dalam pernikahan perempuan. Sementara itu, laki-laki tidak disyaratkan memiliki wali untuk melangsungkan akad nikah.

Gurutta juga menerangkan adanya istilah wali adhal, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Apabila penolakan tersebut terjadi tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, kewenangan wali dapat dialihkan kepada wali hakim.

“Kalau seandainya wali adhal atau membangkang, tidak mau karena alasan tertentu, dan alasannya bukan alasan syar'i, maka itu bisa diambil alih oleh hakim,” jelas Gurutta.

Menurut Gurutta, penolakan orang tua yang hanya didasarkan pada persoalan harta atau pendidikan, misalnya, tidak serta-merta menjadi alasan yang dibenarkan untuk menghalangi pernikahan. Dalam kondisi demikian, wali hakim dapat mengambil alih kedudukan wali setelah persoalan tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila penolakan didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat, seperti perbedaan agama yang menyebabkan pernikahan tidak sah secara hukum Islam, wali hakim tidak dapat begitu saja mengambil alih kewenangan tersebut.

Gurutta juga mengingatkan bahwa tindakan silariang tidak serta-merta menjadikan pernikahan sah. Pasangan yang meninggalkan keluarga kemudian mencari seseorang  untuk dijadikan wali nikah tanpa memiliki hubungan perwalian yang sah tetap tidak memenuhi ketentuan pernikahan.

Gurutta menyoroti praktik sebagian pasangan yang sengaja mencari orang di daerah tertentu untuk dijadikan wali sekaligus saksi pernikahan. Padahal, seseorang tidak dapat ditunjuk sebagai wali hanya karena bersedia menikahkan pasangan tersebut.

“Selama bukan wali yang benar dari istrinya, tidak benar. Jadi, seandainya terjadi pernikahan di kampung sana dan hanya meminjam orang untuk jadi wali, menjadi saksi, maka itu pun juga tidak sah,” tegas Gurutta.

Lebih lanjut, Gurutta mengingatkan bahwa pihak yang menikahkan  pasangan tanpa memastikan keabsahan wali turut memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Karena itu, persoalan wali nikah tidak boleh dianggap sebagai formalitas yang dapat diabaikan demi terlaksananya pernikahan.

Melalui penjelasan tersebut, Gurutta mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak menjadikan silariang sebagai jalan pintas ketika menghadapi persoalan restu orang tua. Apabila terjadi penolakan wali yang tidak beralasan secara syariat, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang benar dengan melibatkan pihak yang berwenang.

Dengan demikian, keinginan untuk membangun rumah tangga tidak hanya perlu didasarkan pada kesiapan dan kesepakatan kedua calon mempelai, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan agama agar pernikahan berlangsung sesuai tuntunan Islam. (ht)

Referensi Sumber Berita

Judul: Fiqih Keluarga 2 | Podcast Tanya Gurutta | KM. H. Abd. Waris Ahmad, S.HI, M.HI

Kanal: As’adiyah Channel

Tanggal publikasi: 22 Februari 2026

Link: https://youtu.be/u0CiAJ16KYs?si=HuA8_1hmng-4LBJp